Trauma, Tegang dan mencekam!

Rasanya tiga kata tersebut mampu merepresentasikan peristiwa kudeta pada 15 Juli 2016 yang terjadi di Turki. Dua kota besar, Istanbul dan Ankara menjadi saksi sejarah dalam lanskap sosial dan politik di negeri yang pernah berjaya di bawah panji Kesultanan Usmani tersebut.

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh pemerintah Turki, korban tewas dalam peristiwa kudeta gagal 15 Juli (15 Temmüz Darbesi) adalah 251 jiwa dan sekitar 2.200 orang mengalami luka-luka. Selain merenggut korban jiwa, peristiwa tersebut turut menyisakan trauma yang mendalam bagi masyarakat Turki hingga saat ini. Meskipun demikian, jika ditelusuri lebih jauh Turki sebenarnya memiliki rekam jejak yang terbilang cukup ‘gelap’ dalam kancah politik nasional dan gerakan sosial yang mengiringinya.

Dari sejumlah peristiwa penggulingan kekuasaan, rentang sejarah kudeta politik di Turki sebanyak tiga kali telah terjadi atas intervensi secara langsung oleh pihak militer. Jamak diketahui bahwa peran militer di Turki sangat kuat. Bahkan, militer telah lama memaknai dirinya sebagai ‘penjaga Republik Turki’, yang kemudian didefinisikan sebagai negara sekuler nan kokoh yang diprakarsai oleh Mustafa Kemal Attaurk, sang pendiri Turki modern.

Berikut ini adalah ringkasan sekaligus daftar peristiwa kudeta yang telah terjadi sejak berdirinya Republik Turki (29 Oktober 1923):

  1. Kudeta pertama dalam masa Republik Turki terjadi pada 1960. Yang mana dilatarbelakangi oleh ketegangan politik antara pihak pemerintah dengan kelompok oposisi. Partai Demokrat, yang saat itu menjadi penguasa dan dimpin oleh Adnan Menderes sebagai Perdana Menteri dan Celal Bayar sebagai presiden, ditengarai mulai melonggarkan beberapa aturan era Ataturk, terutama yang berkaitan dengan dimensi keagamaan. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Menderes adalah membuka kembali masjid-masjid dan mengembalikan kumandang azan ke dalam Bahasa Arab, bukan Bahasa Turki. Serta membuka beberapa sekolah baru di bidang keagamaan, yang secara langsung berimbas pada semakin singkatnya masa program wajib militer.

Selain itu, pemerintahan Menderes juga mempersempit ruang gerak oposisi dengan pemberlakuan Undang-Undang pers baru serta membatasi penerbitan surat kabar yang kritis terhadap pemerintah. Meningkatnya situasi ketegangan saat itu menyebabkan pemerintahan Menderes memberlakukan status darurat militer pada awal 1960. Puncaknya, intervensi militer tak terbendung dan berhasil menggulingkan pemerintahan pada 27 Mei 1960. Presiden, perdana menteri dan beberapa anggota kabinet ditangkap kemudian diadili dengan cepat karena dianggap melakukan pengkhianatan dan pelanggaran lainnya.Seturut dengan hal tersebut, Adnan Menderes kemudian dijatuhi hukuman dan dieksekusi.

Sementara itu, Jenderal Cemal Gursel mengambil alih tampuk kekuasaan sebagai presiden sekaligus merangkap perdana menteri Turki, yang kemudian menjadi titik awal periode politik yang didominasi oleh militer sampai dengan tahun 1965.

  1. Peristiwa kudeta 12 Maret 1971.

Musababnya adalah pada akhir tahun 1960-an terjadi stagnasi dan resesi pada bidang perekonomian dalam negeri sehingga memicu kerusuhan yang meluas di beberapa wilayah Turki. Protes dan demonstrasi dilakukan oleh para kelompok pekerja serta kelompok sayap kanan di sejumlah kota. Sementara itu, situasi semakin genting dengan terjadinya devaluasi mata uang sehingga memicu inflasi yang mencapai angka hampir 80 persen.

Pada Maret 1971, Suleyman Demirel yang menjabat sebagai perdana menteri mendapatkan intervensi dari Memduh Tagmac, kepala staf umum militer Turki, yang berdalih untuk “memulihkan ketertiban” atas situasi yang tengah terjadi. Seturut dengan hal tersebut, ia menuduh pemerintah sedang mendorong negara ke dalam anarki dan menuntut pembentukan ‘pemerintahan yang kuat dan kredibel’, yang diilhami oleh pandangan Ataturk.

Beberapa jam setelah itu, Suleyman Demirel mengundurkan diri setelah melakukan dialog internal dengan jajaran kabinetnya.

Pasca kejadian tersebut, pihak milier tidak memerintah secara langsung pada periode ini. Langkahnya, mereka meminta Nihat Erim, anggota dari Partai Rakyat Republik (Cumhuriyet Halk Partisi/CHP) guna membentuk pemerintahan sementara sampai tahun 1973 ketika Fahri Koruturk yang belatar belakang pensiunan perwira angkatan laut, kemudian diangkat sebagai presiden oleh parlemen Turki.

  1. Kudeta 12 September 1980.

Pada tahun 1970-an, Turki mengalami pergantian perdana menteri sebanyak 11 kali. Pasca kudeta 1971, kondisi ekonomi semakin tidak stabil dan cenderung mengalami stagnasi. Kelompok-kelompok sayap kiri dan kanan melanjutkan demonstrasi, penentangan dan terlibat aksi bentrok keras di jalanan. Akibatnya, diperkirakan ribuan orang terbunuh dalam peristiwa ini.

Pada akhir medio 1979, pihak militer telah mulai mendiskusikan kemungkinan dilakukannya upaya kudeta. Dan pada Maret 1980, sekelompok jenderal merekomendasikan untuk bergerak maju. Sebelumnya, usaha ini telah tertunda beberapa kali dan akhirnya direalisasikan pada bulan September ketika para petugas mengumumkan di stasiun televisi milik pemerintah bahwa mereka memberlakukan situasi darurat militer serta membubarkan pemerintahan.

Ahmet Kenan Evren dikukuhkan menjadi presiden dan seorang perwira angkatan laut, Bulent Ulusu didapuk untuk menjabat perdana menteri.

Dinamika pada tahun-tahun pemerintahan militer ini setidaknya mampu mengembalikan situasi stabilitas di Turki. Bulent Ulusu kemudian digantikan pada tahun 1983 oleh Turgut Ozal, yang dikenal mampu membawa perekonomian Turki ke arah yang lebih baik dengan melakukan terobosan privatisasi atas perusahaan-perusahaan milik negara. Hasilnya, angka inflasi menurun dan lapangan kerja lebih terbuka bagi masyarakat Turki.

Konsekuensi lain yang patut dicatat dalam kudeta 12 September 1980 adalah militer Turki menangkap ratusan ribu orang, puluhan dieksekusi, sementara korban lainnya disiksa dan dihilangkan begitu saja. Selain itu, konstitusi baru dirancang dan mendapatkan persetujuan sebelum perhelatan referendum publik pada tahun 1982.

  1. Kudeta 28 Februari 1997

Pemilihan umum (genel seçim) yang dihelat pada tahun 1995 memberikan dampak perolehan suara yang luar biasa bagi partai berideologis Islamis, Partai Kesejahteraan (Refah Partisi). Situasi ini kemudian berimplikasi positif kepada mereka untuk memimpin koalisi di pemerintah pada tahun berikutnya.

Pada tanggal 28 Febuari 1997, kelompok militer mengeluarkan sejumlah “rekomendasi” yang membuat pihak pemerintah tidak memiliki pilihan untuk menolak, selain menerimanya. Saat itu, Perdana Menteri Necmettin Erbakan harus menyetujui beberapa program di antaranya, pendidikan wajib delapan tahun yang bertujuan untuk mencegah para siswa mendaftar di sekolah-sekolah agama, dan pelarangan mengenakan jilbab di perguruan tinggi/universitas. Atas kondisi dan kebijakannya tersebut, Erbakan terpaksa mengundurkan diri sebagai perdana menteri.

Dampak lain dari situasi politik yang demikian adalah Partai Kesejahteraan (refah partisi) yang dipimpin oleh Erbakan ditutup pada tahun 1998. Selain itu, sang empunya partai tersebut dilarang untuk aktif dalam gelanggang politik Turki selama kurun waktu lima tahun.

Beberapa mantan anggota Partai Kesejahteraan, misalnya Presiden Turki saat ini, Recep Tayyip Erdoğan, kemudian berinisiatif untuk mendirikan partai politik baru yakni Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP/Adalet ve Kalkınma Partisi) pada 14 Agustus 2001. Sampai saat ini, AKP mampu tampil sebagai kampiun dalam dimensi elektoral nasional di Turki.

Kudeta 15 Jui 2016 adalah daftar ke-lima yang mempertegas catatan tambahan nan kelam dalam perjalanan historis politik Turki modern. Pada malam itu, rakyat Turki turun ke jalan dan menentang upaya kudeta yang dilakukan oleh kelompok militer dengan menerjunkan tank-tank yag merangsek ke jalanan kota, misalnya di Jembatan Bosphorus (kini berganti nama menjadi 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü/jembatan para syuhada 15 Juli), serta pengerahan pesawat tempur F-16 di langit ibukota Turki, Ankara. Selain hal-hal tersebut, ada juga upaya pendudukan kantor-kantor pemerintahan dan stasiun televisi/media yang berlokasi di kedua kota tersebut.

Menurut pemerintah Turki, FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütünün) adalah dalang dibalik kudeta berdarah 15 Juli 2016, dibawah komando sang imam Fethullah Gülen yang kini tinggal dalam pengasingannya di Pennsylvania, Amerika Serikat. Pemerintah Turki mengutuk FETÖ dan mengkategorikannya sebagai salah satu organisasi terorisme sekaligus terlarang di Turki. Sampai dengan hari ini, pemerintah Turki meminta kepada negeri Paman Sam agar Gülen dapat diekstradisi dari Amerika Serikat dan diadili sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Turki

Merawat Memori Kolektif

Sebagai usaha untuk mengenang sekaligus menghormati perjuangan dan perlawanan rakyat atas kudeta 15 Juli 2016, pemerintah Erdoağan mengganti nama jembatan tersohor yang menghubungkan Turki bagian Asia dengan Eropa, Bosphorus Bridge, menjadi 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü. Sementara itu, dua buah monumen juga dibangun pada masing-masing ujung jembatan tersebut, sebagai cara mengenang para rakyat yang sahid (şehit) menjadi martir melawan kelompok militer.

Olick (1999) dalam Ritzer, ‘Encyclopedia of Social Theory’ membedakan dua hal ihwal memori yang hadir dalam peristiwa sosial yaitu ‘collected memory’ (memori yang dikumpulkan), dan ‘collective memory’ (memori kolektif). Menurut Olick, yang pertama mengacu pada koleksi memori individu. Sedangkan yang kedua berkaitan dengan citra masyarakat itu sendiri dan terpisah dari apa yang diyakini oleh individu.

Pada sisi lainnya, dalam perspektif sosiologis, Schuman dan Schott (1989) berpendapat, mengikuti Karl Manheim, bahwa memori atau ingatan selalu terkait dengan proses pencetakan generasi; perihal apa yang telah dialami individu di awal masa mereka dewasa. Namun, ini bukan satu-satunya model memori yang muncul. Sama seperti Marx yang berbicara tentang kesadaran kelas yang terpisah dari kepercayaan setiap pekerja, secara umum orang dapat melihat bahwa ingatan kolektif sebagai sesuatu yang terpisah dari kepercayaan setiap warga negaranya.

Kenangan selalu melekat dan terkadang bisa menjelma sebagai bentuk kolektivitas. Ingatan kolektif misalnya, dari sudut pandang ini adalah proses konstruksi sosiologis yang fundamental yang lebih dominan daripada dimensi psikologi sosial. Ingatan kolektif telah muncul sebagai perhubungan penting antara sejarah dan sosiologi yaitu antara masa lalu dan sekarang, serta antara warga negara terhadap negaranya.

Akhirnya, saya ingin mengajak pembaca untuk mengingat salah satu catatan penting dan paling melekat ihwal seruan perlawanan saat upaya kudeta 15 Juli 2016. Yakni pesan yang disampaikan oleh Presiden Erdoğan, milletimizi meydanlara davet ediyorum (saya mengajak kepada seluruh rakyat kita untuk turun ke jalan-jalan). Perintah ini begitu terkenal hingga hari ini sekaligus menjadi semacam arsip imperatif yang akan terus diingat dalam gerakan sosial di Turki. Konteks tersebut secara tidak langsung menjelaskan konsep yang dikemukakan oleh David Meyer dan Sidney Tarrow dalam karya mereka,  ‘Social Movement Society’ (1998), yang menyatakan bahwa gerakan sosial adalah suatu tantangan-tantangan bersama yang didasarkan atas tujuan dan solidaritas kolektif dalam interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elit, saingan atau musuh, serta pemegang otoritas (1998: 4).

Turki selalu menyimpan cerita sosial dan politik yang pelik namun menarik perhatian publik. Barangkali salah satunya karena negeri ini senantiasa menghadirkan kejutan dalam dinamika sosial poltiknya baik pada tingkat kawasan regional maupun internasional, Serta masih menguatnya diskursus lintas ideologis diantara institusi sosial dan politiknya

Panjang umur demokrasi Turki!

Yaşasın Türkiye!